Tramadol Diduga Masih Beredar di Tangsel, Publik Menanti Ketegasan Penegakan Hukum

Tramadol Diduga Masih Beredar di Tangsel, Publik Menanti Ketegasan Penegakan Hukum

Tangerang Selatan – Upaya pemberantasan peredaran obat keras golongan tertentu kembali menjadi perhatian masyarakat setelah muncul temuan dugaan transaksi obat keras secara terbuka di wilayah Serua, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran obat-obatan yang berpotensi disalahgunakan.

Menurut informasi yang dihimpun, aktivitas penjualan diduga dilakukan dengan sistem Cash On Delivery (COD), sebuah metode yang dinilai semakin menyulitkan proses pengawasan karena transaksi berlangsung secara berpindah dan tidak selalu menggunakan tempat usaha tetap.

Dalam keterangan yang diperoleh wartawan di lapangan, seorang pria yang mengaku hanya sebagai pekerja lapangan menyebut dirinya menjalankan aktivitas penjualan atas perintah pihak lain yang disebut sebagai pemilik atau pengendali usaha tersebut. Pengakuan tersebut tentu memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum.

Yang menjadi perhatian publik bukan semata keberadaan penjual di lapangan, melainkan dugaan adanya jaringan distribusi yang lebih besar di belakangnya. Sebab dalam berbagai kasus peredaran obat keras ilegal, penjual tingkat bawah sering kali hanya menjadi mata rantai terakhir dari sebuah sistem distribusi yang terorganisir.

Masyarakat menilai bahwa langkah penegakan hukum tidak cukup berhenti pada penangkapan pelaku lapangan. Penelusuran terhadap pemasok, penyandang modal, hingga pihak yang diduga mengendalikan distribusi menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai peredaran obat keras secara menyeluruh.

Di sisi lain, aparat kepolisian selama ini telah melakukan berbagai operasi dan pengungkapan kasus terkait peredaran obat keras ilegal. Namun, masih ditemukannya dugaan aktivitas penjualan secara terbuka menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi belum sepenuhnya selesai.

Peredaran obat keras tanpa pengawasan medis bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama generasi muda yang rentan menjadi korban penyalahgunaan. Dampaknya dapat menjalar ke berbagai persoalan sosial, mulai dari gangguan kesehatan, kriminalitas, hingga rusaknya masa depan anak-anak bangsa.

Karena itu, masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti setiap informasi yang berkembang secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Penegakan hukum yang menyentuh akar persoalan diyakini akan memberikan efek jera sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan peredaran obat keras ilegal.

Lebih dari sekadar operasi seremonial, publik menantikan langkah nyata yang mampu membuktikan bahwa perang terhadap peredaran obat keras bukan hanya slogan, melainkan komitmen bersama untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Sebagaimana prinsip negara hukum, setiap dugaan pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang objektif. Semua pihak yang disebut dalam informasi ini memiliki hak untuk memberikan klarifikasi sesuai ketentuan hukum dan etika jurnalistik yang berlaku.

“Keadilan tidak diukur dari banyaknya operasi yang dilakukan, melainkan dari keberhasilan membongkar jaringan hingga ke akar-akarnya. Ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, maka masyarakat akan kembali percaya bahwa negara hadir untuk melindungi.”

Jurnalis: Haidar
Editor: Tim Redaksi