Advokat Jalintar Simbolon : Kritik Jangan Dianggap Ancaman, Dinamika Politik Harus Tetap dalam Koridor Demokrasi!

Advokat Jalintar Simbolon : Kritik Jangan Dianggap Ancaman, Dinamika Politik Harus Tetap dalam Koridor Demokrasi!

JAKARTA — Pengamat politik sekaligus advokat, Jalintar Simbolon, S.H., menilai kritik masyarakat terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang tidak boleh serta-merta dipandang sebagai ancaman terhadap kekuasaan.

Menurutnya, ketika kritik justru ditafsirkan sebagai kebencian atau upaya menjatuhkan pemerintah tanpa melihat substansi persoalannya, kondisi tersebut berpotensi menggerus kualitas demokrasi“ Pembusukan politik terjadi ketika kritik warga negara tidak lagi dipandang sebagai bagian dari kontrol demokratis, tetapi dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan.

Dalam negara demokrasi, kritik seharusnya dijawab dengan argumentasi, keterbukaan, dan pertanggungjawaban, bukan dengan kecurigaan yang berlebihan,” tegas Jalintar” Ia juga menyoroti berkembangnya isu hak interpelasi maupun polemik terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilainya berpotensi menjadi bagian dari dinamika politik baru.

Menurut Jalintar, berbagai isu tersebut perlu disikapi secara proporsional agar tidak berkembang menjadi pertarungan kepentingan yang mengaburkan substansi persoalan dan memicu ketegangan politik dimana setiap persoalan harus ditempatkan sesuai mekanisme hukum dan konstitusi.

Hak interpelasi merupakan instrumen pengawasan DPR, sedangkan polemik mengenai dokumen pendidikan harus diselesaikan berdasarkan fakta dan prosedur hukum yang berlaku dan jangan sampai isu-isu tersebut hanya menjadi komoditas politik yang memperuncing polarisasi di tengah masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jalintar Simbolon, yang juga disebut sebagai dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia, berpandangan bahwa agenda pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto perlu tetap berorientasi pada pencapaian target pembangunan ekonomi, pelaksanaan program strategis nasional, serta penguatan koordinasi antar lembaga.

Menurutnya, dinamika opini publik, kritik masyarakat dan perdebatan di media sosial merupakan realitas yang tidak terpisahkan dari pemerintahan demokratis, karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan tetap dijalankan secara terukur, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

“Konsolidasi pemerintahan penting, tetapi tidak boleh dimaknai sebagai upaya membatasi kritik. Stabilitas nasional harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, kepastian hukum dan pengawasan terhadap kekuasaan,” tegasnya.

Jalintar menambahkan, kepemimpinan nasional dituntut mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan keterbukaan terhadap kritik, untuk itu pemerintah harus tetap fokus menjalankan agenda pembangunan, sementara seluruh elemen masyarakat dan kekuatan politik perlu mengedepankan argumentasi yang rasional serta menghormati mekanisme konstitusional

“Ukuran keberhasilan pemerintahan bukan sekadar seberapa kuat konsolidasi kekuasaan dibangun, melainkan sejauh mana program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, hukum ditegakkan secara adil, dan ruang demokrasi tetap terjaga,” pungkas Jalintar Simbolon.