Spread the loveDEWAN PENGAWAS WRC” HABIB MUCHDAR ASSEGAF : PENYADAPAN & PENGUNDURAN DIRI GIBRAN BUKAN AKHIR PERLAWANAN OLIGARKI” KEDAULATAN BANGSA HARUS TETAP DIWASPADAI JAKARTA – Terbongkarnya dugaan kasus penyadapan terhadap sejumlah tokoh penting negara dan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak serta-merta menandakan berakhirnya pertarungan kekuasaan maupun pengaruh oligarki di Indonesia. Pandangan ini disampaikan Dewan Pengawas’ WATCH RELATION of CORRUPTION (WRC) Habib Muchdar Assegaf, suatu lembaga yang membidangi Pengawasan Tipikor dan Aset Negara RI, yang menilai bahwa dinamika politik nasional saat ini harus dibaca secara lebih mendalam, tidak hanya sebagai persoalan pergantian jabatan atau konflik antarelite, tetapi juga dalam konteks perjuangan panjang mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Menurutnya, berbagai informasi dan perdebatan yang berkembang di media sosial menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan berlanjutnya pertarungan kepentingan kelompok-kelompok berkekuatan ekonomi dan politik besar. Namun, seluruh dugaan tersebut harus diuji melalui fakta, bukti, serta proses hukum yang transparan” Jangan pernah menganggap bahwa mundurnya seorang pejabat atau terbongkarnya sebuah kasus penyadapan menjadi akhir dari pertarungan oligarki. Habib Muchdar yang merupakan sebagai Pemerhati Publik dan Kebijakan Hukum, berpendapat” Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan kedaulatan bangsa, kekayaan negara, wilayah Indonesia serta kepentingan rakyat tidak dikendalikan oleh segelintir kelompok yang memiliki kekuatan modal dan pengaruh politik,” tegasnya. Untuk itu Habib Muchdar, mengajak masyarakat melihat kembali perjalanan sejarah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dimana dalam pandangannya, perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak berhenti setelah proklamasi dibacakan. Bangsa Indonesia masih harus menghadapi agresi militer Belanda pada 1947 dan 1948 serta berbagai perundingan politik yang menentukan arah perjalanan kedaulatan negara, mulai dari Perjanjian Linggarjati, Renville, Roem-Royen hingga Konferensi Meja Bundar. Habib Muchdar juga menyoroti proses kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 1950 melalui Mosi Integral Mohammad Natsir dimana peristiwa tersebut dinilainya sebagai salah satu tonggak penting dalam memperkuat persatuan nasional dan mengembalikan bentuk negara kesatuan. Selanjutnya, Pemilu 1955 menjadi momentum penting bagi demokrasi Indonesia karena rakyat memperoleh ruang lebih luas untuk menentukan wakil-wakilnya melalui pemilihan umum. Namun, perjalanan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia kemudian mengalami berbagai gejolak politik”!Pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pembubaran Partai Masyumi pada 1960, serta pergolakan politik yang berpuncak pada peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) merupakan rangkaian peristiwa yang meninggalkan pengaruh besar terhadap perjalanan bangsa. Menurut Habib Muchdar, perubahan politik tersebut harus menjadi pelajaran penting bahwa kekuasaan, kepentingan ekonomi dan pengaruh kekuatan eksternal dapat menjadi faktor yang memengaruhi arah kebijakan suatu negara. Ia juga menyoroti Reformasi 1998 yang membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk empat tahap amendemen UUD 1945 pada 1999 hingga 2002. Dalam perspektifnya, perubahan konstitusi dan sistem politik perlu terus dievaluasi secara kritis agar tidak membuka ruang bagi dominasi kepentingan kelompok tertentu atas kepentingan rakyat” Reformasi seharusnya menjadi jalan untuk memperkuat demokrasi, supremasi hukum dan kedaulatan rakyat. “Jangan sampai semangat reformasi justru dimanfaatkan untuk melahirkan bentuk penguasaan baru melalui kekuatan modal, kendali ekonomi, pengaruh politik!maupun jaringan kekuasaan yang tidak berpihak kepada kepentingan nasional,” ujarnya. Ia menegaskan, persoalan kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan tetapi juga mencakup kedaulatan ekonomi, hukum, wilayah, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan nasional. Menurutnya, dugaan penyadapan terhadap tokoh-tokoh negara harus diusut secara tuntas, objektif dan terbuka dan siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pengunduran diri Gibran juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan yang lebih mendasar, yakni transparansi kekuasaan, akuntabilitas pemerintahan dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. “Indonesia bukan milik oligarki, bukan milik kelompok tertentu dan bukan pula milik segelintir orang yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik dimana Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia” Kedaulatan negara harus berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok,” tandasnya. Habib Muchdar mengingatkan bahwa perjuangan menjaga kemerdekaan tidak cukup hanya dengan mempertahankan simbol-simbol negara, namun lebih dari itu, bangsa Indonesia harus memastikan bahwa seluruh sumber daya alam, kekayaan ekonomi, sistem hukum, wilayah serta arah kebijakan nasional benar-benar dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Jangan sampai kita hanya merdeka secara simbolik, tetapi kehilangan kemandirian dalam menentukan arah bangsa. Kedaulatan Indonesia harus dijaga dari segala bentuk dominasi, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, persatuan nasional, supremasi hukum dan kepentingan rakyat harus menjadi benteng utama Republik Indonesia,” tutup Habib Muchdar. Sumber: Habib Muchdar Assegaf Post Views: 36 Navigasi pos PANGLIMA LMPI TAUFIK HIDAYAT : LMPI BUKAN PENJILAT, BUKAN PECUNDANG & ANTI-PENGKHIANAT! TEGASKAN KOMITMEN KEBANGSAAN BERSAMA PRABOWO SUBIANTO! Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah Perkuat Mitigasi Banjir, Pembersihan Saluran dan PHB Dilakukan Terpadu