Spread the love19 JAMAAH ELAF EMOUNA SIAP TEMPUH JALUR HUKUM” DUGAAN INTIMIDASI TAGIHAN TAMBAHAN Rp.7,5 JUTA DISOROT! KOTA TANGERANG – Polemik penundaan keberangkatan umrah melalui travel Elaf Emouna Internasional di bawah kepemimpinan Ahmad Riyadi semakin memanas. Selain ketidakjelasan keberangkatan dan pengembalian dana, kini muncul dugaan penagihan biaya tambahan Rp.7,5 juta yang disertai tekanan terhadap jamaah. Hj. Khanifah, selaku penerima kuasa dari 19 jamaah, menegaskan bahwa persoalan tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Pihaknya juga bersiap melayangkan Somasi Hukum I kepada Ahmad Riyadi pada Senin, 16 November 2026. Tak hanya itu, Khanifah turut mempertanyakan penggunaan nama PT Pati Indo sebagai dasar legalitas pemberangkatan jamaah. Berdasarkan konfirmasi yang diterimanya, pihak PT Pati Indo menyatakan sudah tidak menjalankan kegiatan pemberangkatan haji maupun umrah sejak 2019. Informasi tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut oleh instansi berwenang. Persoalan semakin serius dengan adanya dugaan penagihan tambahan Rp7,5 juta yang disebut dilakukan oleh pihak bernama Ita dan Ustadz Mahfudin. Khanifah menyebut penagihan tersebut diduga disertai tekanan berupa ancaman jamaah tidak akan diberangkatkan apabila tidak memenuhi pembayaran tambahan dengan alasan kebutuhan akomodasi. “Kami meminta persoalan ini diusut secara transparan. Jangan sampai jamaah terus dirugikan akibat ketidakjelasan dan penagihan di luar kesepakatan awal,” tegas Khanifah. *TOLAK CICILAN, TUNTUT PENGEMBALIAN DANA UTUH!* Khanifah menegaskan, 19 jamaah sepakat menuntut pengembalian seluruh dana secara utuh tanpa dicicil maupun dibayarkan bertahap. Tuntutan tersebut mengacu pada surat komitmen hasil mediasi di Polda Metro Jaya pada 31 Oktober 2026. “Komitmen pengembalian dana harus dipenuhi. Kami tidak menginginkan janji atau pembayaran bertahap. Jika hak jamaah tidak dikembalikan sesuai kesepakatan, kami siap menempuh jalur hukum dan memperjuangkannya sampai tuntas,” tegasnya. Para jamaah berharap Kemenhaj dan aparat penegak hukum segera menelusuri persoalan ini, termasuk dugaan ketidaksesuaian legalitas dan penagihan biaya tambahan. Bagi 19 jamaah, persoalan ini bukan sekadar urusan bisnis, melainkan menyangkut hak, kepercayaan dan tabungan hasil kerja keras yang dikumpulkan demi beribadah ke Tanah Suci.(*) Post Views: 42 Navigasi pos AMBROSIUS BENBOY, S.H : BFAD HADIR SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM GERAKAN MELAWAN NARKOBA! APRESIASI SELURUH JAJARAN MADA, DR. ABAH ANOM OPTIMIS” LMPI MAKIN SOLID DI BAWAH KOMANDO TAUFIK HIDAYAT!