Bogor – Pelikotanews.com
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat mulai dirasakan dampaknya di daerah. Di Kota Bogor, sejumlah program pembangunan harus tertunda akibat keterbatasan fiskal yang semakin ketat.
Dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bogor Tahun Anggaran 2025, Fraksi PKS DPRD Kota Bogor menyoroti pentingnya perubahan strategi pembiayaan agar pembangunan tetap berjalan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar, menilai kondisi ini tidak bisa dihadapi dengan pola lama. Menurutnya, pemerintah daerah harus berani keluar dari ketergantungan terhadap sumber anggaran konvensional.
“Kalau kita hanya mengandalkan APBD, maka banyak program prioritas akan terus tertunda. Dibutuhkan inovasi pembiayaan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) memiliki peran kunci dalam menjaga arah pembangunan agar tetap fokus pada prioritas, meskipun berada dalam tekanan fiskal.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemanfaatan skema pembiayaan kreatif, seperti obligasi daerah dan pinjaman daerah yang telah memiliki dasar regulasi. Skema ini dinilai mampu membuka ruang pendanaan baru bagi proyek-proyek strategis.
Tak hanya itu, Karnain juga mengusulkan pendekatan alternatif melalui integrasi program wakaf produktif dengan pembangunan daerah, khususnya di sektor sosial seperti pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, kemitraan semacam ini dapat membantu mengurangi beban anggaran pemerintah sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat.
Dampak keterbatasan fiskal juga terlihat pada tertundanya sejumlah proyek penting, termasuk pembangunan perlintasan tidak sebidang di kawasan Kebon Pedes yang dinilai memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan warga.
“Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tetapi menyangkut keselamatan masyarakat. Harus ada prioritas,” tegasnya.
Untuk itu, Fraksi PKS mendorong agar Pemerintah Kota Bogor mulai mengalokasikan anggaran pembebasan lahan pada tahun 2027 sebagai langkah awal percepatan proyek tersebut.
Selain itu, kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai menjadi solusi realistis untuk mendukung pembiayaan pembangunan fisik, baik berupa underpass maupun flyover.
Kondisi ini menjadi pengingat bahwa tantangan fiskal tidak hanya soal keterbatasan anggaran, tetapi juga tentang kemampuan daerah dalam berinovasi dan beradaptasi.
Jika tidak diantisipasi dengan strategi baru, risiko tertundanya pembangunan akan semakin besar dan berdampak langsung pada masyarakat.
Jurnalis: Romo Kefas
Editor: Tim Redaksi Pelikotanews.com
About the Author
